News Flash

Soal Ferry dan Rizal Ramli
Ada Upaya Persempit Lawan Politik

Jakarta – Penangkapan Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Yuliantono dan pemberhentian Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik dinilai terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) 2009. Langkah tersebut untuk mempersempit sepak terjang lawan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu mendatang.
Demikian dikemukakan pengamat politik Sukardi Rinakit ketika dihubungi SH di Jakarta, Sabtu (28/6). “Siapapun yang dianggap potensial untuk mengganggu kekuasaan, penghambat ataupun lawan dari kelanjutan kekuasaan harus dipreteli,” katanya.
Menurutnya, tindakan seperti ini pelan-pelan akan mengarah pada figur-figur lain yang potensial maju pada Pemilu 2009, sehingga sedapat mungkin kelemahan-kelemahan figur yang akan maju tersebut sudah terlebih dahulu teridentifikasi kelemahanannya di mata masyarakat. Namun, Sukardi menilai “permainan” tersebut tidak sepengetahuan Yudhoyono, karena kemungkinan besar dilakukan oleh para letnan yang masih menginginkan Yudhoyono tetap berkuasa.
Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sendiri merupakan ancaman bagi popularitas Yudhoyono, sehingga harus dibendung dengan berbagai opini di masyarakat dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang vokal menyuarakan ketidakadilan. “Siapapun lawan yang dianggap akan mengganggu harus dihambat. Ke depan akan dikembangkan sumber dayanya dan juga jaringannya,” katanya.

Target Lain
Mabes Polri menyatakan Ferry Yuliantono bukan satu-satunya target untuk mengungkap aktor intelektual dalam demonstrasi antikenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berujung kericuhan di kawasan Semanggi baru-baru ini. “Ada bukti awal keterlibatan yang bersangkutan (Ferry) pada peristiwa anarkis itu,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira kepada SH, Sabtu (28/6).

Namun, ia enggan menjelaskan bukti awal tersebut, dengan alasan penyidik Polri masih memeriksa Ferry secara intensif.
Keterangan Ferry juga akan sangat menentukan untuk mengusut pihak lain. “Tentunya dia bukan satu-satunya target. Target kita adalah aktor intelektualnya. Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaannya,” lanjut Abubakar.
Proses penyelidikan kasus ini berangkat dari bukti awal yang dimiliki Polri, sehingga pihaknya langsung mengikuti Ferry sejak masih berada di China. Setiap gerak-gerik Ferry terus dipantau termasuk perjalanan kembalinya ke Indonesia dari China, transit di Kuala Lumpur, Malaysia; hingga akhirnya dibekuk di Bandara Soekarno-Hatta.
Ferry telah ditetapkan sebagai tersangka, sejak Jumat (27/6) sekitar pukul 18.30 WIB hingga kini masih diperiksa di Direktorat I Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Sementara itu, Zainal Abidin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan proses hukum terhadap Ferry harus adil. Setidaknya, teman atau pengacaranya harus mengetahui situasi terakhir Ferry.
“Ini kan tidak transparan. Apakah Ferry membuat pernyataan tertulis itu di dalam situasi yang ditekan atau benar-benar kehendaknya atau kenapa?” ujar Zainal Abidin kepada SH.
Semetara itu, Dr. Rizal Ramli, Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk, yang dicopot dari jabatannya itu pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, Jumat (27/6), menilai dirinya menjadi korban intervensi kepentingan politik.
“Saya dicopot bukan karena kinerja Semen Gresik memburuk. Kinerja Semen Gresik semakin hari malahan semakin baik. Pertimbangan poncopotan saya semata-mata karena intervensi kepentingan politik penguasa yang merasa terusik oleh aktivitas intelektual saya,” kata Rizal.
Pada tahun 2007, PT Semen Gresik tercatat sebagai BUMN terbaik ke-7 dari seluruh BUMN yang ada. Memang, selama ini Rizal Ramli menyemarakkan aksi demo menentang kenaikan harga BBM, juga gencar mendorong dilakukannya hak angket soal kenaikan harga BBM oleh DPR.
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil dalam suratnya yang dilayangkan kepada Rizal Ramli, menyebutkan berdasarkan penilaiannya, selama ini terdapat langkah-langkah Rizal Ramli yang tidak searah dengan etika sebagai Komisaris Utama yang potensial berdampak negatif terhadap kinerja Semen Gresik. Atas dasar itulah, Sofyan Djalil mengusulkan pencopotan Rizal Ramli dari posisi Komut Semen Gresik.
Menurut Rizal, BUMN seharusnya steril dari kepentingan politik pemerintah. BUMN seharusnya dikelola demi kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan politik penguasa.“Kami menjadi korban penguasa yang merasa terusik oleh sikap kritis dan perbedaan pendapat terhadap pengelolaan ekonomi nasional,” kata Rizal.

Menteri Saling Curiga
Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar yang menyebutkan ada menteri “sontoloyo” karena tidak konsisten dalam mendukung kenaikan harga BBM, masih mengundang reaksi. Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budisantoso meminta Syamsir menyebutkan saja nama menteri tersebut agar tidak menimbulkan saling curiga diantara para menteri dan antaranggota DPR.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Maruarar Sirait juga menyebutkan pernyataan Syamsir membuktikan pemerintah tidak solid. “Ada menteri yang terlibat, kok Kepala BIN ngomong sama orang-orang,” katanya. Ini menandakan pemerintah sudah tidak efektif lagi. Maka Syamsir diminta menyebutkan siapa nama yang dimaksud itu.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali meminta agar Syamsir Siregar transparan mengenai menteri yang disebut “sontoloyo” tersebut. "Saya kira tunjuk hidung saja. Itu lebih bagus. Jangan begitu," kata Suryadharma. Demikian juga soal tuduhan Syamsir bahwa ada menteri di balik aksi kerusuhan demo Selasa (24/6), sebaiknya Syamsir berterus terang saja.
Lebih jauh Suryadharma mengaku dirinya sudah memberikan teguran keras terhadap anggota fraksinya yang berubah haluan mendukung hak angket tentang kenaikan harga BBM pada sidang paripurna DPR, Rabu (25/6).
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah, menilai tudingan Syamsir Siregar tersebut adalah wajar. Ia menyatakan menghormati pendapat Kepala BIN tersebut. "Saya tidak tersinggung. Wajar kalau Kepala BIN kesal," kata Bchatiar di Bandung, Jumat (27/6). Tudingan Kepala BIN tersebut didasarkan fakta bahwa parpol yang mendukung kebijakan pemerintah, tetapi ternyata setuju dengan hak angket DPR.
Meski tidak disebutkan secara jelas, tudingan tersebut seolah mengarah kepada PPP. Pasalnya, ada menteri dari PPP antara lain Mensos Bachtiar Chamsyah dan Menkop UKM Suryadharma Ali.