| MUSEUM SIWALIMA |  |  |  |
| Jl. Taman Makmur Ambon
Latar Belakang |
Selasa, 04 Mei 2010
Pariwisata
IPTEK
INDUSTRI GULA YANG EFISIEN DAN KOMPETITIF
Gula merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan di Indonesia,
bahkan juga di dunia. Dalam AFTA (ASEAN Free Trade Agreement), komoditi gula
menjadi salah satu komoditi yang masuk kedalam
highly sensitive list.
Untuk bersaing dengan gula impor, tentunya dibutuhkan adanya peningkatan secara
signifikan baik untuk level pertanian, industri atau pabrik gula, teknologi pendukung dan
tidak kalah pentingnya kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah sendiri telah
mencanangkan revitalisasi industri gula, sebagai program prioritas nasional guna
menciptakan industri gula yang efisien dan kompetitif.
Terkait hal tersebut, rombongan BPPT yang dipimpin oleh Direktur Pusat Teknologi Industri
Manufaktur (PTIM), Erzi Agson Gani, mengunjungi PT. Perusahaan Negara (Persero) atau
PTPN XI di Surabaya guna menjajaki kemungkinan kerjasama implementasi kegiatan
revitalisasi industri gula, Selasa (27/04). Rombongan diterima langsung oleh Direktur
Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI, Soejitno, dan Direktur Teknik dan Pengolahan
PTPN XI, Tukidjo, serta jajaran lainnya.
PTPN XI adalah salah satu dari tujuh BUMN Gula yang memiliki 16 Pabrik Gula (PG) dan
berlokasi di jawa Timur. Produksi gula PTPN XI pada tahun 2009 adalah 354.931 ton yang
merupakan sekitar 15% dari total produksi gula nasional. Melalui program revitalisasi industri
gula nasional, produksi gula PTPN XI diharapkan dapat ditingkatkan 51% menjadi 542.847 ton
gula pada tahun 2014.
Selain penjajakan kerjasama, kunjungan ini dimaksudkan juga untuk melihat contoh Low–grade
centrifuge
yang akan dikembangkan dalam rangka meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam
Negeri) komponen PG. Kerjasama antara BPPT dan PTPN XI sendiri, sudah terjalin dengan
baik sejak tahun 2005 didalam pengembangan turbin uap jenis
back–pressure
yang merupakan komponen utama pabrik gula.
Tak hanya itu, sesuai dengan peran BPPT yang juga merupakan lembaga intermediasi, dalam
kesempatan tersebut dipertemukan pula semua pihak yang terlibat dalam mendukung program
revitalisasi industri gula. Diantaranya perwakilan dari Kementerian Perindustrian, serta
perwakilan dari industri-industri manufaktur seperti dari PT Rekayasa Industri, PT Barata
Indonesia dan Pura-Group.
Gula merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan di Indonesia,
bahkan juga di dunia. Dalam AFTA (ASEAN Free Trade Agreement), komoditi gula
menjadi salah satu komoditi yang masuk kedalam
highly sensitive list.
Untuk bersaing dengan gula impor, tentunya dibutuhkan adanya peningkatan secara
signifikan baik untuk level pertanian, industri atau pabrik gula, teknologi pendukung dan
tidak kalah pentingnya kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah sendiri telah
mencanangkan revitalisasi industri gula, sebagai program prioritas nasional guna
menciptakan industri gula yang efisien dan kompetitif.
Terkait hal tersebut, rombongan BPPT yang dipimpin oleh Direktur Pusat Teknologi Industri
Manufaktur (PTIM), Erzi Agson Gani, mengunjungi PT. Perusahaan Negara (Persero) atau
PTPN XI di Surabaya guna menjajaki kemungkinan kerjasama implementasi kegiatan
revitalisasi industri gula, Selasa (27/04). Rombongan diterima langsung oleh Direktur
Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI, Soejitno, dan Direktur Teknik dan Pengolahan
PTPN XI, Tukidjo, serta jajaran lainnya.
PTPN XI adalah salah satu dari tujuh BUMN Gula yang memiliki 16 Pabrik Gula (PG) dan
berlokasi di jawa Timur. Produksi gula PTPN XI pada tahun 2009 adalah 354.931 ton yang
merupakan sekitar 15% dari total produksi gula nasional. Melalui program revitalisasi industri
gula nasional, produksi gula PTPN XI diharapkan dapat ditingkatkan 51% menjadi 542.847 ton
gula pada tahun 2014.
Selain penjajakan kerjasama, kunjungan ini dimaksudkan juga untuk melihat contoh Low–grade
centrifuge
yang akan dikembangkan dalam rangka meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam
Negeri) komponen PG. Kerjasama antara BPPT dan PTPN XI sendiri, sudah terjalin dengan
baik sejak tahun 2005 didalam pengembangan turbin uap jenis
back–pressure
yang merupakan komponen utama pabrik gula.
Tak hanya itu, sesuai dengan peran BPPT yang juga merupakan lembaga intermediasi, dalam
kesempatan tersebut dipertemukan pula semua pihak yang terlibat dalam mendukung program
revitalisasi industri gula. Diantaranya perwakilan dari Kementerian Perindustrian, serta
perwakilan dari industri-industri manufaktur seperti dari PT Rekayasa Industri, PT Barata
Indonesia dan Pura-Group.
| DEMI KEMANDIRIAN ENERGI | | |
Indonesia merupakan negara salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia. Tahun 2008 yang lalu, Indonesia berhasil membukukan angka sebesar 246 juta ton batubara, dan lebih dari 50% nya dilempar keluar negeri dalam kondisi mentah. Lain halnya dengan China, dengan kemampuan produksi batubara yang mencapai 2,761 miliar ton di tahun 2008 (sumber: International Energy Agency 2009), sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri dan pasokan dalam negeri China sendiri. Kondisi ini mencerminkan Indonesia belum mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya batubara secara maksimal. “Dengan hanya mengekspor secara besar-besaran batubara mentah, tentunya nilai tambah yang didapat tidak terlalu banyak. Kami di BPPT mencoba mengolah batubara mentah tersebut menjadi sintetik gas dengan cara gasifikasi batubara”, jelas Kepala Program Teknologi Gasifikasi untuk Substitusi BBM dan BBG, Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi (PTPSE) BPPT, Rohmadi Ridlo, Rabu (14/04). |
News Flash
Soal Ferry dan Rizal Ramli
Ada Upaya Persempit Lawan Politik
Jakarta – Penangkapan Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Yuliantono dan pemberhentian Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik dinilai terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) 2009. Langkah tersebut untuk mempersempit sepak terjang lawan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu mendatang.
Demikian dikemukakan pengamat politik Sukardi Rinakit ketika dihubungi SH di Jakarta, Sabtu (28/6). “Siapapun yang dianggap potensial untuk mengganggu kekuasaan, penghambat ataupun lawan dari kelanjutan kekuasaan harus dipreteli,” katanya.
Menurutnya, tindakan seperti ini pelan-pelan akan mengarah pada figur-figur lain yang potensial maju pada Pemilu 2009, sehingga sedapat mungkin kelemahan-kelemahan figur yang akan maju tersebut sudah terlebih dahulu teridentifikasi kelemahanannya di mata masyarakat. Namun, Sukardi menilai “permainan” tersebut tidak sepengetahuan Yudhoyono, karena kemungkinan besar dilakukan oleh para letnan yang masih menginginkan Yudhoyono tetap berkuasa.
Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sendiri merupakan ancaman bagi popularitas Yudhoyono, sehingga harus dibendung dengan berbagai opini di masyarakat dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang vokal menyuarakan ketidakadilan. “Siapapun lawan yang dianggap akan mengganggu harus dihambat. Ke depan akan dikembangkan sumber dayanya dan juga jaringannya,” katanya.
Target Lain
Mabes Polri menyatakan Ferry Yuliantono bukan satu-satunya target untuk mengungkap aktor intelektual dalam demonstrasi antikenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berujung kericuhan di kawasan Semanggi baru-baru ini. “Ada bukti awal keterlibatan yang bersangkutan (Ferry) pada peristiwa anarkis itu,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira kepada SH, Sabtu (28/6).
Namun, ia enggan menjelaskan bukti awal tersebut, dengan alasan penyidik Polri masih memeriksa Ferry secara intensif.
Keterangan Ferry juga akan sangat menentukan untuk mengusut pihak lain. “Tentunya dia bukan satu-satunya target. Target kita adalah aktor intelektualnya. Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaannya,” lanjut Abubakar.
Proses penyelidikan kasus ini berangkat dari bukti awal yang dimiliki Polri, sehingga pihaknya langsung mengikuti Ferry sejak masih berada di China. Setiap gerak-gerik Ferry terus dipantau termasuk perjalanan kembalinya ke Indonesia dari China, transit di Kuala Lumpur, Malaysia; hingga akhirnya dibekuk di Bandara Soekarno-Hatta.
Ferry telah ditetapkan sebagai tersangka, sejak Jumat (27/6) sekitar pukul 18.30 WIB hingga kini masih diperiksa di Direktorat I Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Sementara itu, Zainal Abidin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan proses hukum terhadap Ferry harus adil. Setidaknya, teman atau pengacaranya harus mengetahui situasi terakhir Ferry.
“Ini kan tidak transparan. Apakah Ferry membuat pernyataan tertulis itu di dalam situasi yang ditekan atau benar-benar kehendaknya atau kenapa?” ujar Zainal Abidin kepada SH.
Semetara itu, Dr. Rizal Ramli, Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk, yang dicopot dari jabatannya itu pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, Jumat (27/6), menilai dirinya menjadi korban intervensi kepentingan politik.
“Saya dicopot bukan karena kinerja Semen Gresik memburuk. Kinerja Semen Gresik semakin hari malahan semakin baik. Pertimbangan poncopotan saya semata-mata karena intervensi kepentingan politik penguasa yang merasa terusik oleh aktivitas intelektual saya,” kata Rizal.
Pada tahun 2007, PT Semen Gresik tercatat sebagai BUMN terbaik ke-7 dari seluruh BUMN yang ada. Memang, selama ini Rizal Ramli menyemarakkan aksi demo menentang kenaikan harga BBM, juga gencar mendorong dilakukannya hak angket soal kenaikan harga BBM oleh DPR.
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil dalam suratnya yang dilayangkan kepada Rizal Ramli, menyebutkan berdasarkan penilaiannya, selama ini terdapat langkah-langkah Rizal Ramli yang tidak searah dengan etika sebagai Komisaris Utama yang potensial berdampak negatif terhadap kinerja Semen Gresik. Atas dasar itulah, Sofyan Djalil mengusulkan pencopotan Rizal Ramli dari posisi Komut Semen Gresik.
Menurut Rizal, BUMN seharusnya steril dari kepentingan politik pemerintah. BUMN seharusnya dikelola demi kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan politik penguasa.“Kami menjadi korban penguasa yang merasa terusik oleh sikap kritis dan perbedaan pendapat terhadap pengelolaan ekonomi nasional,” kata Rizal.
Menteri Saling Curiga
Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar yang menyebutkan ada menteri “sontoloyo” karena tidak konsisten dalam mendukung kenaikan harga BBM, masih mengundang reaksi. Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budisantoso meminta Syamsir menyebutkan saja nama menteri tersebut agar tidak menimbulkan saling curiga diantara para menteri dan antaranggota DPR.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Maruarar Sirait juga menyebutkan pernyataan Syamsir membuktikan pemerintah tidak solid. “Ada menteri yang terlibat, kok Kepala BIN ngomong sama orang-orang,” katanya. Ini menandakan pemerintah sudah tidak efektif lagi. Maka Syamsir diminta menyebutkan siapa nama yang dimaksud itu.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali meminta agar Syamsir Siregar transparan mengenai menteri yang disebut “sontoloyo” tersebut. "Saya kira tunjuk hidung saja. Itu lebih bagus. Jangan begitu," kata Suryadharma. Demikian juga soal tuduhan Syamsir bahwa ada menteri di balik aksi kerusuhan demo Selasa (24/6), sebaiknya Syamsir berterus terang saja.
Lebih jauh Suryadharma mengaku dirinya sudah memberikan teguran keras terhadap anggota fraksinya yang berubah haluan mendukung hak angket tentang kenaikan harga BBM pada sidang paripurna DPR, Rabu (25/6).
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah, menilai tudingan Syamsir Siregar tersebut adalah wajar. Ia menyatakan menghormati pendapat Kepala BIN tersebut. "Saya tidak tersinggung. Wajar kalau Kepala BIN kesal," kata Bchatiar di Bandung, Jumat (27/6). Tudingan Kepala BIN tersebut didasarkan fakta bahwa parpol yang mendukung kebijakan pemerintah, tetapi ternyata setuju dengan hak angket DPR.
Meski tidak disebutkan secara jelas, tudingan tersebut seolah mengarah kepada PPP. Pasalnya, ada menteri dari PPP antara lain Mensos Bachtiar Chamsyah dan Menkop UKM Suryadharma Ali.
Politik dan Hukum
Terima 100 Ribu Pengaduan, SBY Berikan 7 PR ke Penegak Hukum
Jakarta - Jutaan SMS dan surat tiap hari diterima Presiden SBY, ratusan ribu di antaranya pencari keadilan. SBY pun memberikan 7 pekerjaan rumah (PR) kepada para penegak hukum.
"Di antara jutaan SMS dan surat, 100 ribu lebih banyak yang mencari keadilan. Sudah menuntut ke mana-mana akhirnya mengadukannya ke Presiden, ke Ibu Negara. Kalau dianalisis dan disimpulkan, mungkin ini tidak kalah dengan hasil survei," ujar Presiden SBY.
Hal itu disampaikan SBY saat memberikan sambutan dalam rapat Koordinasi Penegak Hukum MA, Kemenkum HAM, Kejagung dan Polri (Mahkumjakpol) 2010 di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (4/5/2010).
SBY juga menonton tayangan di televisi dan membaca berita dari koran, masih ada warga lansia yang miskin, melakukan kekhilafan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun dihukum secara berlebihan.
"Sebaliknya, pelaku kejahatan illegal logging sering mendapat hukuman yang ringan, dendanya sedikit. Itu merusak rasa keadilan masyarakat," tegasnya.
Untuk itu, para penegak hukum diminta meningkatkan kecakapan dan kebijakan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ada 7 isu utama di bidang hukum dan keadilan yang ditekankan SBY.
Pertama, korupsi. Kedua, mafia dan kolusi dalam menegakkan hukum. Ketiga, hukum yang terlalu berat dan terlalu ringan. Keempat, keadilan bagi korban. Kelima, campur tangan politik. Keenam, persoalan pemasyarakatan dan reintegrasi sosial bagi mereka yang menjalani hukuman. Dan ketujuh, pencegahan dan penangkalan tindak kejahatan.
"7 isu itulah yang menjadi pekerjaan rumah kita. Terlebih saudara penegak hukum dan keadilan," jelasnya.
Sementara Menkum HAM Patrialis Akbar mengatakan rapat koordinasi ini mengatakan rapat konsultasi antar instansi lembaga penegak hukum ini merupakan sejarah baru di Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi perlakuan diskriminasi, kriminalisasi, penyalahgunaan hak asasi dan bantuan hukum.
"Seperti saya temukan kasus, di mana ada 2 orang buta suami istri sejak lahir. Dua-duanya tukang pijat, dijatuhi pidana karena ganja. Suami 18 tahun, istri 15 tahun, anaknya 3," jelas Patrialis.
Untuk itu, perbedaan langkah dan pandangan para penegak hukum harus diselaraskan pada tatanan sistem peradilan pidana terpadu agar memberikan rasa keadilan paada masyarakat.
KPK Didesak Transparan Soal Pemeriksaan Sri Mulyani & Boediono
Jakarta - Pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) di luar gedung KPK bukan masalah besar. KPK adalah lembaga yang memiliki integritas tinggi dan sulit untuk diintervensi.
Apalagi selama ini telah ada juga pejabat Negara yang diperiksa bukan di kantor KPK. Transparansi proses dan hasil pemeriksaanlah yang terpenting.
“Almarhum Presiden Abdurrahman Wahid juga diperiksa di tempat netral terkait kasus Buloggate. Integritas KPK sudah teruji. Bahkan KPK telah membuktikannya melalui kinerja yang ditunjukkan dalam pembongkaran kasus – kasus korupsi. Kewajiban KPK adalah menjadikan proses ini transparan sehingga publik mengetahui dan memahami apa yang terjadi,” kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, dalam rilis pada detikcom, Senin (3/5/2010) malam.
Bara melihat bahwa kasus Century adalah bola liar yang dapat ditendang oleh pihak manapun. Kasus Century mudah sekali dibelokkan melalui konstruksi berbagai pihak menjadi berbagai versi teori konspirasi.
Hal ini wajar mengingat proses Century di DPR sangat kental dengan muatan politik. Padahal kasus ini telah jelas arah penyelesainnya, yaitu melalui proses hukum. Presiden SBY juga sudah menegaskan bahwa bahwa proses ini harus diselesaikan secara hukum.
“Sejak kampanye SBY – Boediono, penolakan terhadap Boediono telah digalang melalui isu anti neoliberal. Kemudian kasus ini muncul dan melibatkan Sri Mulyani. Maka para penentang politik SBY–Boediono dan mereka yang menyebut diri sebagai anti neoliberal saling bergandengan tangan," paparnya.
"Ada yang berada di parlemen dan ada yang berada di luar parlemen. Karenanya penyelesaian Century tidak boleh terjebak dalam kerangka propaganda berbagai pihak. Penyelesaian harus melalui jalur hukum, dan KPK adalah lembaga yang kredibel melakukannya, “ tutup Bara.
Sri Mulyani dan Boediono sudah menjalani pemeriksaan oleh KPK pekan lalu. Boediono dimintai keterangan di Wisma Negara, sementara Sri Mulyani di Kemenkeu. Pemeriksaan lanjutan bagi Sri Mulyani akan dilakukan siang ini pukul 14.00 WIB di Kemenkeu.
"Di antara jutaan SMS dan surat, 100 ribu lebih banyak yang mencari keadilan. Sudah menuntut ke mana-mana akhirnya mengadukannya ke Presiden, ke Ibu Negara. Kalau dianalisis dan disimpulkan, mungkin ini tidak kalah dengan hasil survei," ujar Presiden SBY.
Hal itu disampaikan SBY saat memberikan sambutan dalam rapat Koordinasi Penegak Hukum MA, Kemenkum HAM, Kejagung dan Polri (Mahkumjakpol) 2010 di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (4/5/2010).
SBY juga menonton tayangan di televisi dan membaca berita dari koran, masih ada warga lansia yang miskin, melakukan kekhilafan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun dihukum secara berlebihan.
"Sebaliknya, pelaku kejahatan illegal logging sering mendapat hukuman yang ringan, dendanya sedikit. Itu merusak rasa keadilan masyarakat," tegasnya.
Untuk itu, para penegak hukum diminta meningkatkan kecakapan dan kebijakan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ada 7 isu utama di bidang hukum dan keadilan yang ditekankan SBY.
Pertama, korupsi. Kedua, mafia dan kolusi dalam menegakkan hukum. Ketiga, hukum yang terlalu berat dan terlalu ringan. Keempat, keadilan bagi korban. Kelima, campur tangan politik. Keenam, persoalan pemasyarakatan dan reintegrasi sosial bagi mereka yang menjalani hukuman. Dan ketujuh, pencegahan dan penangkalan tindak kejahatan.
"7 isu itulah yang menjadi pekerjaan rumah kita. Terlebih saudara penegak hukum dan keadilan," jelasnya.
Sementara Menkum HAM Patrialis Akbar mengatakan rapat koordinasi ini mengatakan rapat konsultasi antar instansi lembaga penegak hukum ini merupakan sejarah baru di Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi perlakuan diskriminasi, kriminalisasi, penyalahgunaan hak asasi dan bantuan hukum.
"Seperti saya temukan kasus, di mana ada 2 orang buta suami istri sejak lahir. Dua-duanya tukang pijat, dijatuhi pidana karena ganja. Suami 18 tahun, istri 15 tahun, anaknya 3," jelas Patrialis.
Untuk itu, perbedaan langkah dan pandangan para penegak hukum harus diselaraskan pada tatanan sistem peradilan pidana terpadu agar memberikan rasa keadilan paada masyarakat.
KPK Didesak Transparan Soal Pemeriksaan Sri Mulyani & Boediono
Jakarta - Pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) di luar gedung KPK bukan masalah besar. KPK adalah lembaga yang memiliki integritas tinggi dan sulit untuk diintervensi.
Apalagi selama ini telah ada juga pejabat Negara yang diperiksa bukan di kantor KPK. Transparansi proses dan hasil pemeriksaanlah yang terpenting.
“Almarhum Presiden Abdurrahman Wahid juga diperiksa di tempat netral terkait kasus Buloggate. Integritas KPK sudah teruji. Bahkan KPK telah membuktikannya melalui kinerja yang ditunjukkan dalam pembongkaran kasus – kasus korupsi. Kewajiban KPK adalah menjadikan proses ini transparan sehingga publik mengetahui dan memahami apa yang terjadi,” kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, dalam rilis pada detikcom, Senin (3/5/2010) malam.
Bara melihat bahwa kasus Century adalah bola liar yang dapat ditendang oleh pihak manapun. Kasus Century mudah sekali dibelokkan melalui konstruksi berbagai pihak menjadi berbagai versi teori konspirasi.
Hal ini wajar mengingat proses Century di DPR sangat kental dengan muatan politik. Padahal kasus ini telah jelas arah penyelesainnya, yaitu melalui proses hukum. Presiden SBY juga sudah menegaskan bahwa bahwa proses ini harus diselesaikan secara hukum.
“Sejak kampanye SBY – Boediono, penolakan terhadap Boediono telah digalang melalui isu anti neoliberal. Kemudian kasus ini muncul dan melibatkan Sri Mulyani. Maka para penentang politik SBY–Boediono dan mereka yang menyebut diri sebagai anti neoliberal saling bergandengan tangan," paparnya.
"Ada yang berada di parlemen dan ada yang berada di luar parlemen. Karenanya penyelesaian Century tidak boleh terjebak dalam kerangka propaganda berbagai pihak. Penyelesaian harus melalui jalur hukum, dan KPK adalah lembaga yang kredibel melakukannya, “ tutup Bara.
Sri Mulyani dan Boediono sudah menjalani pemeriksaan oleh KPK pekan lalu. Boediono dimintai keterangan di Wisma Negara, sementara Sri Mulyani di Kemenkeu. Pemeriksaan lanjutan bagi Sri Mulyani akan dilakukan siang ini pukul 14.00 WIB di Kemenkeu.
Humaniora
Cari Jodoh dengan Naik Bus Kota
Kopenhagen - Sejumlah perusahaan bus di Kopenhagen, Denmark, membuat program promosi menarik. Sebanyak 103 kursi diberi nama 'kursi cinta', khusus bagi para penumpang yang hendak mencari teman baru atau bahkan pasangan hidup.
"Cinta pada pandangan pertama juga bisa terjadi di atas bus," kata juru bicara salah satu perusahaan bus Arriva, Martin Wex, kepada AFP, Selasa (4/5/2010).
Menurut Martin, 'kursi cinta' yang berbalut warna merah itu memang khusus disiapkan untuk dua orang saja. Siapa pun bisa duduk di kursi tersebut dengan satu syarat, tersenyum saat melihat lawan jenisnya.
"Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kami tidak menjamin Anda bisa mendapatkan pasangan idaman. Karena kami hanya menawarkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain, lalu tersenyum bersamanya," tambah Martin.
Saat kursi tersebut dicoba selama 2 minggu, Martin mengklaim telah berhasil meningkatkan suasana keakraban di dalam bus. Bahkan beberapa sopir mengatakan, ada sejumlah penumpang wanita yang tersenyum bahagia saat duduk di kursi tersebut.
"Mereka berharap ada teman yang duduk di sampingnya," lanjut Martin.
Martin menegaskan, kursi ini semata-mata dibuat hanya untuk membahagiakan penumpang. Selain itu, diharapkan juga mampu mengurangi penggunaan mobil pribadi di Kopenhagen. Bagaimana dengan para operator bus di Indonesia? Tertarik...?
"Cinta pada pandangan pertama juga bisa terjadi di atas bus," kata juru bicara salah satu perusahaan bus Arriva, Martin Wex, kepada AFP, Selasa (4/5/2010).
Menurut Martin, 'kursi cinta' yang berbalut warna merah itu memang khusus disiapkan untuk dua orang saja. Siapa pun bisa duduk di kursi tersebut dengan satu syarat, tersenyum saat melihat lawan jenisnya.
"Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kami tidak menjamin Anda bisa mendapatkan pasangan idaman. Karena kami hanya menawarkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain, lalu tersenyum bersamanya," tambah Martin.
Saat kursi tersebut dicoba selama 2 minggu, Martin mengklaim telah berhasil meningkatkan suasana keakraban di dalam bus. Bahkan beberapa sopir mengatakan, ada sejumlah penumpang wanita yang tersenyum bahagia saat duduk di kursi tersebut.
"Mereka berharap ada teman yang duduk di sampingnya," lanjut Martin.
Martin menegaskan, kursi ini semata-mata dibuat hanya untuk membahagiakan penumpang. Selain itu, diharapkan juga mampu mengurangi penggunaan mobil pribadi di Kopenhagen. Bagaimana dengan para operator bus di Indonesia? Tertarik...?
Langganan:
Postingan (Atom)